Posted By bushsbrain Posted On

Politik di Indonesia : Periode Kolonial Indonesia

Politik di Indonesia : Periode Kolonial Indonesia – Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, itu adalah proses ekspansi politik yang lambat yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk mencapai batas-batas teritorial Indonesia saat ini.

Politik di Indonesia : Periode Kolonial Indonesia

bushsbrain – Sepanjang era ke- 18, Kompeni Hindia Timur Bersuatu Belanda( Vereenigde Oost- Indische Compagnie, disingkat VOC) sudah menguatkan dirinya selaku daya ekonomi serta politik yang memimpin di Jawa sehabis runtuhnya serta runtuhnya kerajaan Mataram. Industri perdagangan Belanda ini sudah jadi daya penting dalam perdagangan Asia semenjak dini 1600- an, namun mulai meningkatkan atensi buat turut aduk dalam politik pribumi di pulau Jawa pada era ke- 18 sebab perihal itu hendak tingkatkan cengkaman mereka pada ekonomi lokal.

Dikutip dari wikipedia, Tetapi, salah rawat, penggelapan serta kompetisi hebat dari Industri Hindia Timur Inggris menyebabkan kebangkrutan VOC dengan cara lama- lama menjelang akhir era ke- 18. Pada 1796 VOC ambruk serta dinasionalisasi oleh negeri Belanda. Akhirnya, kepemilikannya di Nusantara diserahkan ke tangan kekuasaan Belanda pada tahun 1800. Tetapi, kala Prancis mendiami Belanda antara 1806 serta 1815, kepemilikan ini dialihkan ke Inggris. Tetapi, sehabis kegagalan Napoleon di Waterloo, diputuskan kalau beberapa besar area nusantara hendak kembali ke tangan Belanda.

Baca juga : Garis Besar Sistem Politik Umum Indonesia

1. Arsitek Negara Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol sebagai arsitek negara kolonial Belanda baru di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal dari 1808 hingga 1811 selama pendudukan Prancis di Belanda dan, kedua, Letnan Inggris Sir Stamford Raffles, Gubernur Jenderal dari tahun 1811 hingga 1816 selama pendudukan Inggris di Jawa. Daendels adalah orang yang menata kembali administrasi kolonial pusat dan daerah dengan membagi Jawa menjadi kabupaten (juga dikenal sebagai karesidenan), masing-masing dipimpin oleh seorang pegawai negeri Eropa – disebut residen – yang secara langsung menjadi bawahan – dan harus melapor – kepada Gubernur -Jenderal di Batavia. Penduduk ini bertanggung jawab atas berbagai masalah di tempat tinggal mereka, mulai dari masalah hukum hingga organisasi pertanian.

Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi sistem peradilan, kepolisian dan administrasi Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira senilai dua per lima dari hasil panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan The History of Java , salah satu karya akademis pertama tentang topik Jawa. Namun, reorganisasi administratifnya berarti peningkatan intervensi dalam masyarakat dan ekonomi Jawa oleh kekuatan asing, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat Eropa peringkat menengah yang bekerja di karesidenan. Antara tahun 1825 dan 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190.

Sistem pemerintahan Belanda di Jawa kolonial bersifat langsung dan dualistik. Di samping hierarki Belanda, ada satu pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan pamong praja Eropa. Bagian atas struktur adat ini terdiri dari aristokrasi Jawa, yang sebelumnya adalah pejabat yang menjalankan pemerintahan Mataram. Sekarang, bagaimanapun, mereka harus melaksanakan keinginan pusat Belanda.

Dominasi Belanda yang meningkat atas Jawa bukannya terjadi tanpa perlawanan.Kala penguasa kolonial Belanda menyudahi buat membuat jalur di tanah pangeran Diponegoro( yang dinaikan selaku orang tua tahta Yogyakarta sehabis kematian tiba- tiba kerabat tirinya), ia memberontak, dibantu oleh kebanyakan masyarakat Jawa di Jawa Tengah serta mengubahnya jadi perang jihad. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang, sebagian besar di pihak Jawa. Namun, ketika Perang Jawa usai – dan pangeran Diponegoro ditangkap – Belanda lebih dominan di Jawa daripada sebelumnya.

2. Sistem Budidaya di Jawa

Para pedagang Inggris yang bersaing, perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa menyiratkan beban keuangan yang besar pada anggaran kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sumber pendapatan utama bagi Belanda dan oleh karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mengantarkan era ‘Sistem Budidaya’ pada tahun 1830. Sistem ini berarti monopoli Belanda atas budidaya tanaman ekspor di Jawa. .

Selain itu, Belanda-lah yang memutuskan jenis tanaman apa (dan dalam jumlah berapa) yang harus dikirim oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa petani Jawa harus menyerahkan seperlima hasil panennya kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi tetap berupa uang tunai yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan nilai tanaman di pasar dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus ketika tempat tinggal mereka menghasilkan lebih banyak hasil panen daripada pada kesempatan sebelumnya, sehingga memicu intervensi dan penindasan dari atas ke bawah. Di atas penanaman wajib tanaman dan layanan kerja-kerja tradisional ini, pajak tanah Raffles juga masih berlaku! Sistem Budidaya ternyata sukses secara finansial.Antara tahun 1832 dan 1852 sekitar 19 persen dari total pendapatan negara Belanda dihasilkan dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866 angka ini mencapai sekitar 33 persen.

Pada awalnya Sistem Budidaya tidak hanya didominasi oleh penguasa Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa dan swasta Eropa serta pengusaha Cina juga ikut bergabung. Namun, setelah 1850 – ketika Sistem Tanam Paksa direorganisasi – negara kolonial Belanda menjadi pemain dominan. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak swasta untuk mulai mengeksploitasi Jawa. Proses privatisasi dimulai di mana negara kolonial secara bertahap mengalihkan produksi ekspor kepada para pengusaha Barat.

3. Periode Liberal Kolonial Indonesia

Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak Sistem Budidaya dan mendukung pendekatan yang lebih liberal untuk perusahaan asing. Penolakan Sistem Tanam Paksa ini karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Sekitar tahun 1870, kaum liberal Belanda telah memenangkan pertempuran mereka di parlemen Belanda dan berhasil menghilangkan beberapa ciri khas Sistem Budidaya, seperti persentase penanaman dan penggunaan wajib tanah dan tenaga kerja untuk tanaman ekspor.

Kaum liberal ini membuka jalan bagi dimulainya periode baru dalam sejarah Indonesia, yang dikenal sebagai Periode Liberal (sekitar tahun 1870 hingga 1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh kapitalisme swasta yang sangat besar terhadap kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Negara kolonial sekarang kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara perusahaan-perusahaan Barat dan penduduk pedesaan Jawa. Tetapi – meskipun kaum liberal mengklaim bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi akan mengalir ke tingkat lokal – para petani Jawa yang menderita kelaparan, kelaparan, dan wabah penyakit sama lazimnya di Periode Liberal seperti di bawah Sistem Tanam Paksa.

Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad di mana Belanda melakukan ekspansi geografis yang substansial di Nusantara. Didorong oleh mentalitas Imperialisme Baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mendapatkan koloni di luar benua Eropa baik untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara – selain keuntungan finansial – adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal dan berkepanjangan selama periode ekspansi Belanda ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung hingga tahun 1913, yang mengakibatkan kematian lebih dari 100.000 orang. Akan tetapi, Belanda tidak akan pernah memiliki kendali penuh atas Aceh.Tetapi integrasi politik Jawa dan Pulau-Pulau Luar ke dalam satu pemerintahan kolonial sebagian besar telah dicapai pada awal abad ke-20.

4. Kebijakan Etis dan Nasionalisme Indonesia

Pada saat garis tepian Hindia Belanda mulai mengutip wujud Indonesia dikala ini, Istri raja Belanda Wilhelmina membuat pemberitahuan dalam ceramah tahunannya pada tahun 1901 yang menginformasikan kalau kebijaksanaan terkini, Kebijaksanaan Benar, hendak dikeluarkan. Kebijaksanaan Benar( membenarkan kalau Belanda mempunyai hutang martabat kepada orang Indonesia) bermaksud buat tingkatkan standar hidup masyarakat asli. Metode buat menggapai ini merupakan campur tangan langsung negeri dalam kehidupan( ekonomi), yang dipromosikan di dasar jargon pengairan, pembelajaran serta emigrasi. Tetapi, pendekatan terkini ini tidak teruji sukses tingkatkan standar hidup warga Indonesia.

Kebijaksanaan Benar Belanda ini mengisyaratkan satu dampak sisi yang mendalam serta menjangkau jauh. Bagian pendidikannya berkontribusi dengan cara penting kepada kebangkitan patriotisme Pan- Indonesia dengan sediakan perlengkapan intelektual untuk orang Indonesia buat menata serta melafalkan keberatan mereka kepada rezim kolonial. Kebijaksanaan Benar membagikan beberapa kecil elit Indonesia gagasan politik Barat mengenai independensi serta kerakyatan. Buat awal kalinya masyarakat asli Nusantara mulai meningkatkan pemahaman berbangsa selaku orang Indonesia.

Pada tahun 1908 mahasiswa di Batavia mendirikan perkumpulan Budi Utomo, warga politik pribumi awal. Insiden ini kerap dikira selaku kelahiran patriotisme bangsa Indonesia. Ini membuat adat- istiadat politik di mana kegiatan serupa antara elit belia Indonesia serta penguasa kolonial Belanda diharapkan hendak menciptakan kebebasan.

Ayat berikutnya dalam kemajuan patriotisme Indonesia merupakan berdirinya partai politik berplatform massa awal, Sarekat Islam( gabungan Islam) pada tahun 1911. Awal mulanya, ini dibangun buat mensupport para wiraswasta pribumi melawan kekuasaan Tionghoa dalam ekonomi lokal namun beliau meluaskan cakupannya serta meningkatkan pemahaman politik terkenal dengan kecondongan menyeleweng.

Aksi berarti yang lain yang menimbulkan terungkapnya pandangan politik pribumi di Hindia Belanda merupakan Muhammadiyah, aksi sosial- keagamaan reformis Islam yang dibuat pada tahun 1912 serta Perhimpunan Sosial Demokrat Indonesia, suatu aksi komunis yang dibuat pada tahun 1914 yang mengedarkan gagasan- gagasan Marxis lewat Hindia Belanda. Keretakan dalam yang terakhir setelah itu membidik pada pembuatan Partai Komunis Indonesia( PKI) pada tahun 1920.

Awal mulanya, daulat kolonial Belanda memperbolehkan pembuatan aksi politik pribumi namun kala pandangan hidup Indonesia hadapi radikalisasi pada tahun 1920- an( semacam yang nampak dalam makar komunis di Jawa Barat serta Sumatera Barat pada tahun 1926 serta 1927) daulat Belanda berganti arah. Pemerintahan yang relatif lapang dada ditukar dengan pemerintahan yang represif di mana tiap aksi yang dicurigai selaku sikap menyeleweng ditekan. Pemerintahan represif ini malah memperparah kondisi dengan meradikalisasi semua aksi patriot Indonesia. Beberapa dari kalangan patriot ini mendirikan Partai Patriot Indonesia( PNI) pada tahun 1927 selaku respon kepada pemerintahan yang represif. Tujuannya merupakan kebebasan penuh untuk Indonesia.

Insiden berarti lain untuk patriotisme Indonesia merupakan pencanangan Ikrar Anak muda 1928. Dalam kongres Ormas anak muda ini dicanangkan 3 angan- angan, ialah: satu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa. Tujuan penting dari kongres ini merupakan buat memotivasi rasa aliansi di antara angkatan belia Indonesia. Pada kongres ini lagu kebangsaan era depan( Indonesia Raya) dimainkan serta bendera merah putih dikibarkan buat awal kalinya. Daulat kolonial bereaksi dengan aksi aniaya yang lain. Para atasan belia nasional, semacam Soekarno( yang hendak jadi kepala negara awal Indonesia pada tahun 1945) serta Mohammad Hatta( delegasi kepala negara awal Indonesia) dibekuk serta diasingkan.

5.Invasi Jepang ke Hindia Belanda

Belanda cukup kuat untuk mengekang nasionalisme Indonesia dengan menangkap para pemimpinnya dan menindas organisasi-organisasi nasionalis. Namun mereka tidak pernah mampu menghilangkan sentimen nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk memerangi penguasa kolonial dan oleh karena itu membutuhkan bantuan dari luar untuk menghilangkan sistem kolonial.

Pada bulan Maret 1942, Jepang, didorong oleh keinginan mereka akan minyak, memberikan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Meskipun pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk Indonesia, orang Indonesia akan segera mengalami kesulitan dalam pemerintahan Jepang: kelangkaan makanan, pakaian dan obat-obatan serta kerja paksa dalam kondisi yang sulit. Kelangkaan pangan terutama disebabkan oleh ketidakmampuan administrasi, menjadikan Jawa sebagai pulau kelaparan. Orang Indonesia yang bekerja sebagai pekerja paksa (disebut romusha ) ditempatkan untuk bekerja pada proyek konstruksi padat karya di Jawa.

Ketika Jepang mengambil alih, pejabat Belanda dijebloskan ke kamp interniran dan digantikan oleh orang Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Orang Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak anak muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis mereka. Hal ini memungkinkan kaum nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum Jepang menyerah, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, Jepang memberikan dukungan penuh kepada gerakan nasionalis Indonesia. Pembongkaran politik, ekonomi dan sosial dari negara kolonial Belanda berarti bahwa era baru akan segera muncul. Pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah bom atom Nagasaki dan dua hari setelah Jepang kalah perang.

6. Perbedaan Persepsi Masa Penjajahan Indonesia

Pada dasarnya ada tiga “sejarah”, atau lebih tepatnya, tiga versi masa kolonial Indonesia:

1) Versi Bahasa Indonesia
2) Versi Belanda
3) Versi Akademik

Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa dalam masing-masing dari ketiga kelompok ini – orang Indonesia, Belanda, dan akademisi (dalam hal ini terutama sejarawan), – terdapat banyak variasi. Tapi kita bisa membedakan tiga versi luas.

Yang membedakan versi bahasa Indonesia dan bahasa Belanda dari versi akademis sudah jelas: versi bahasa Indonesia dan bahasa Belanda diwarnai dengan sentimen dan / atau kepentingan politik tertentu, sedangkan versi akademis bertujuan untuk menyampaikan versi yang obyektif dan akurat, bukan berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti. (sumber). Pembaca sekarang mungkin bertanya-tanya versi mana yang baru saja dia baca? Nah, gambaran masa kolonial Indonesia yang dipaparkan di atas merupakan sinopsis versi akademisnya. Namun, menarik untuk diberikan beberapa informasi tentang versi Indonesia dan Belanda. Yang kami maksud dengan versi ini adalah konsensus umum dan pandangan yang dimiliki oleh rakyat (ini termasuk rakyat biasa tetapi juga pejabat pemerintah, dan mereka yang menulis buku sejarah untuk generasi muda, dll.) Di setiap negara.

Jelas sekali, versi bahasa Indonesia dan Belanda memiliki banyak kesamaan. Namun, karena keterlibatan kedua belah pihak dalam sejarah kolonial ini, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dikaitkan dengan sentimen dan kepentingan politik.

7. Persepsi Indonesia

Misalnya, ketika Anda berbicara dengan orang Indonesia tentang masa penjajahan (apakah orang tersebut berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan) dia akan mengatakan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad. Apa yang salah dengan pernyataan ini? Pertama-tama, hal itu mengandaikan bahwa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau awal 1600-an. Namun, pada kenyataannya negara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia adalah tambal sulam dari kerajaan adat independen yang tidak memiliki rasa persaudaraan atau sentimen nasionalis atau rasa persatuan lainnya. Faktanya, perang antara kerajaan-kerajaan ini – baik antar atau dalam pulau – adalah aturannya dan bukan pengecualian.

Kedua, seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda sekitar waktu yang sama dan kemudian dikuasai selama 3,5 abad. Sebaliknya, butuh berabad-abad ekspansi politik bertahap sebelum wilayah itu dikuasai Belanda (dan di beberapa bagian kendali Belanda sangat dangkal, seperti Aceh). Nyatanya, baru sekitar tahun 1930-an Belanda kurang lebih menguasai seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Beberapa bagian memang dijajah selama 3,5 abad (misalnya Batavia / Jakarta dan sebagian Maluku), bagian lain didominasi oleh Belanda selama sekitar dua abad (seperti sebagian besar Jawa) tetapi sebagian besar bagian lain dari nusantara besar ini secara bertahap ditaklukkan. selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan di banyak daerah penduduk asli tidak pernah melihat orang Belanda.

Lantas, mengapa ada pandangan bahwa (seluruh) Indonesia dijajah Belanda selama tiga setengah abad? Jawabannya adalah politik. Sebagaimana jelas dari sinopsis di atas, nasionalisme Indonesia didorong oleh kesadaran di kalangan anak muda dan beragam bangsa nusantara (apa pun latar belakang etnis, budaya, atau agama mereka) bahwa mereka memiliki satu musuh yang sama: kekuasaan kolonial Belanda. Memiliki musuh inilah pada dasarnya yang mempersatukan penduduk asli Indonesia. Ini juga menjelaskan mengapa – setelah musuh benar-benar hilang pada tahun 1949 – muncul periode yang berkepanjangan dan kacau dalam politik dan masyarakat Indonesia antara tahun 1949 dan 1967. Dengan perginya musuh, semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan akibatnya. dalam pemberontakan, seruan untuk separatisme,dan pengambilan keputusan yang mustahil di tingkat politik. Hanya ketika rezim otoriter baru,Orde Baru Suharto , mengambil kendali, kekacauan menghilang (dan, sekali lagi, dengan mengorbankan hak asasi manusia).

Setelah kemerdekaan dari Belanda, pemerintah Indonesia perlu menjaga persatuan bangsa Indonesia. Salah satu strategi cerdas adalah dengan menciptakan sejarah kolonial 3,5 abad bersama yang dibagikan oleh semua orang di bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki sejarah yang sama maka akan membahayakan keutuhan Indonesia, terutama pada tahun 1940-an dan 1950-an yang rapuh.

Dalam beberapa tahun terakhir, mulai ada semakin banyak orang Indonesia yang menyadari masalah ini dan berpendapat bahwa tanpa masa kolonial, kemungkinan besar tidak akan ada satu bangsa Indonesia tetapi kemungkinan besar akan ada berbagai negara bangsa yang terpisah di sejalan dengan sebaran kerajaan dan kerajaan asli lama di Nusantara.

8. Persepsi Belanda

Belanda juga punya banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Belanda dalam beberapa dekade terakhir adalah negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan ini tidak sama persis dengan sejarah kolonialnya yang ‘kaya’. Oleh karena itu, sifat kekerasan dalam sejarah kolonialnya seringkali tidak disebutkan. Sebaliknya, periode VOC menjadi sumber kebanggaan nasional bagi Belanda karena – meskipun merupakan negara Eropa yang kecil – ia menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17 (Zaman Keemasan Belanda), tidak hanya dalam hal perdagangan dan militer tetapi juga dalam hal seni dan sains.

Contoh yang menarik adalah ketika mantan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menjadi kesal saat berdiskusi dengan DPR Belanda pada 2006. Menanggapi pandangan pesimistis DPR terhadap masa depan ekonomi Belanda, Balkenende mengatakan “mari kita optimis, mari kita bersikap positif. sekali lagi, mentalitas VOC itu, melihat melampaui batas. ” Ini adalah contoh memori selektif yang menandakan rasa bangga yang berasal dari periode VOC. Pantas saja pernyataan Balkenende ini menuai kritik di Belanda.

Di sisi lain, ada banyak contoh yang menggambarkan bahwa Belanda ternyata sadar akan sejarah kekerasan (termasuk perbudakan) yang menjadi kunci untuk mengubah Belanda menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Misalnya, patung di Belanda yang memuliakan orang-orang dari masa VOC dan masa kolonial yang dipimpin pemerintah – seperti Jan Pieterszoon Coen dan JB van Heutsz – telah disingkirkan atau dikritik oleh penduduk lokal Belanda.

Baca juga : Politisi Barrack Obama Dalam Kejahatan Kevin McCarthy dan Donald Trump

Kasus menarik lainnya adalah permintaan maaf yang dibuat oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan pada tahun 2013. Dia meminta maaf atas “ekses yang dilakukan oleh pasukan Belanda” antara tahun 1945 dan 1949, permintaan maaf umum yang pertama. Namun, pemerintah Belanda tidak pernah meminta maaf atas semua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum tahun 1945! Ketika Raja dan Ratu Belanda Willem-Alexander dan Maxima mengunjungi Indonesia pada awal tahun 2020, Willem-Alexander dengan gagap meminta maaf atas kekerasan yang terjadi pada periode 1945-1949.

Butuh beberapa dekade sebelum alasan semacam itu dibuat (dan itu hanya mencakup periode setelah 1945). Diasumsikan bahwa pejabat Belanda tidak mau meminta maaf karena dapat menyinggung para veteran Belanda (yang mempertaruhkan nyawa di Indonesia atas nama negaranya) dan kerabat prajurit yang meninggal pada periode ’45 -’49, sedangkan mungkin takut konsekuensi keuangan alasan juga memainkan peran.

Kesimpulannya, tampaknya persepsi orang Indonesia dan Belanda perlahan-lahan bergerak ke arah versi akademis karena emosi yang tinggi (baik kebencian atau kebanggaan) berangsur-angsur berkurang seiring berjalannya waktu, sementara situasi politik domestik Indonesia stabil dan oleh karena itu kebutuhan untuk menciptakannya semakin berkurang. sejarah umum di seluruh nusantara.